Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi : pembagian urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah, pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah, dasar pendanaan pemerintahan daerah, sistem informasi keuangan daerah